The Supreme Law Of The Land


...
2019-12-02 04:58:52 2

Manusia dan hukum ibarat prajurit dan senjata, mustahil untuk dipisah. Begitupun dengan lintasan sejarah peradaban umat manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dinamika perkembangan hukum dalam perspektif keilmuan tidak mungkin dilepaspisahkan dari diskursus manusia membentuk masyarakat dan menentukan pola standar perilaku dalam pemenuhan kepentingan mereka untuk tetap melanjutkan kehidupannya di muka bumi.

Setiap orang lahir ke dunia telah menjadi konsekuensi mutlak sebagai penyendang hak dan kewajiban, beriringan dengan itu manusia juga memangku sugudang kepentingan untuk memenuhi hajat hidupnya. Ubi societas ibi ius menjadi basis argumentative yang jamak diingatkan tatkala membicarakan manusia, masyarakat dan hukum. Logeman dalam Sudikno Mertokusumo menyatakan, masyarakat itu merupakan tatanan social psikologis. Manusia  individual sadar akan adanya sesama manusia. Adanya sesama manusia itu di dalam suasana kesadaran individu mempengaruhi pikiran, perasaan serta perbuatannya, ia harus mengingat dan memperhitungkan adanya masyarakat. Sekalipun sebagai makhluk individu, pada dasarnya manusia memiliki kebebasan untuk melakukan perbuatan sesuai kehendaknya, namun perbuatannya itu dibatasi dengan adanya masyarakat

Masyarakat sebagai suatu komunitas hidup bersama telah berkembang dan menyejarah dalam lintasan peradaban umat manusia, Sudikno Mertokusumo memberi pandangan tegas terhadap hal ini, bahwa tidak ada seorang manusia yang hidup seorang diri terpencil jauh dan lepas dari kehidupan bersama. Manusia tidak mungkin berdiri di luar atau tanpa masyarakat. Sebaliknya masyarakat tidak mungkin ada tanpa manusia. Secara naluriah manusia membentuk ikatan untuk mengikatkan dirinya berdasar pada kepentingan yang dikehendakinya, di satu pihak manusia juga berusaha melepaskan ikatan itu tatkala dirasa tak lagi dapat menghendaki kepentingannya. Begitu pula tatanan hukum yang dibentuk oleh manusia kemudian hukum itu ditaati dan pada konteks tertentu manakala hukum tidak lagi ramah dengan kepentingan manusia maka ia pun dirobohkan, demikianlah historis manusia dalam masyarakat mencari design tata aturan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hidupnya.

Berjuta tahun yang silam, tatkala manusia belum berpikir tentang negara dan hukum dalam perspektif modern seperti yang kita jumpai saat ini. Telah banyak peradaban-peradaban besar yang lahir dan lantas kemudian musnah tanpa disadari apa penyebabnya. Ketika melacak dinamika pertumbuhan negara sedari awal, mustahil rasanya jika tanpa menyelami aras pemikiran Junani dan Romawi kuno yang sebagian besar menjadi rujukan banyak literature manakala melakukan pengkajian yang mendalam berkenaan dengan hal ini.

Negara mula-mula difikirkan Socrates dengan mensenyawakan keadilan dan kebaikan budi manusia yang puncaknya adalah kebijaksanaan, namun jika orang mengusahakan kebajikan dan kebahagiaan dengan upaya ketidakadilan dan bersembunyi dibalik topeng kejujuran, maka Socrates mengatakan bahwa hal ini berarti kemusnahan republic. Bahwa kejahatan kadang-kadang mendapat kemenangan, tetapi soalnya ialah apakah orang yang tidak adil itu dapat pula merasa bahagia. Dalam mengusahakan keadilan dan kekuasaan yang harus diperintah dengan budi baik manusia Socrates bahkan sangat ekstrim terhadap pemikirannya ini, dikatakan bahwa orang-orang yang tidak sehat badannya harus dibiarkan mati, demikian pula mereka yang jahat dan tidak dapat diperbaiki lagi, harus dibunuh saja. 

Pemikiran besar mengenai negara dalam perspektif ketatanegaraan modern banyak mengambil rujukan terdahulu para ahli fikir dari Junani, hirarki guru dan murid dari Socrates, Plato hingga Aistoteles. Politeia dan Nomoi yang dihasilkan Plato serta Ethica dan Politica karya Aristoteles memberikan sumbangsih besar pada para pemikir-pemikir negara setelahnya di zaman pertengahan (Agustinus, Aquinas, Dante), abad keenambelas (Machiavelli, Thomas Morus, Bodin), abad ketujuhbelas (Hugo de Groot, Hobbes, Spinoza) hingga pada era Montesquieu, Rousseau dan Imanuel Kant di pertengahan abad 18 dan awal abad 19 dalam pranata ilmu kenegaraan, yang kelak jadi rujukan dalam menyusun teori-teori negara modern.

Negara 

Istilah negara yang kita kenal hari ini menurut I Gede Pantja Astawa berakar kata dari bahasa sansekerta “nagari” atau “nagara” yang berarti kota, akar pemahaman ini sejalan dengan istilah negara kota (city state) atau “polis” di zaman Junani kuno. Uraian menganai pengertian negara terdapat banyak sekali definisi yang diberikan oleh para pemikir-pemikir disetiap zaman, Aristoteles sebagai representative dari era Junani kuno, dalam bukunya politica sebagaimana dituliskan Soehino mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu persekutuan yang mepunyai tujuan tertentu. Beralih ke bangsa Romawi, ada pemikir besar dengan karyanya yang paling termasyhur yaitu De Republica (tentang negara) dan De Legibus (tentang hukum atau tentang undang-undang), Cicero mengatakan negara merupakan suatu keharusan dan harus didasarkan pada ratio manusia.

Agustinus merepresentasi pemikiran negara di abad pertengahan, yang umum dipahami di zaman ini tersanderanya kekuasaan negara dalam dekapan gereja. Sebagai seorang Kristen, Agustinus sebagaimana dikutip ualang oleh Ni’matul Huda membagi negara dalam dua bagian, pertama, negara disebut sebagai Civitas Dei Dei yang artinya negara Tuhan, dan kedua disebut Civitas Terrena atau Civitas Diaboli yang artinya negara-negara duniawi dan negara iblis. Pemikir abad keenambelas yang masyhur diantaranya Machiavelli dengan karyanya Il Principle, mengajarkan bahwa kekuasaan raja harus memerintah sebaik-baiknya. Negara dalam paham Machiavelli dipandang sebagai negara kekuasaan, sehingga apabila timbul kekacauan , maka pertama-tama dicari sebabnya pada raja yang memerintah negaranya.

Ni’matul Huda menulis bahwa ada persamaan ajaran mengenai negara yang di kembangkan oleh pemikir abad 17 Hobbes dan Lock dengan Rousseau di abad 18. Kesamaan ketiga ajara n ini terletak pada konstruksi alam yang membentuk negara melalui perjanjian masyarakat, namun ada perbedaannya yang terletak pada tujuan serta akibatnya. Demikianlah negara dalam pandangan para pemikir-pemikir besar tentang negara dan hukum.

Sekelumit Pandangan Negara dalam Konsep Islam

Kajian Islam mengenai istilah negara dibagi dalam beberapa istilah oleh Ni’matul Huda, diantaranya daulah, khilafah, hukumah, imamah. Istilah daulah dapat diartikan sebagai kelompok social yang menetap pada suatu wilayah tertentu dan diorganisasi oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan. Istilah khilafah mengandung arti perwakilan, pergantian atau jabatan khalifah. Istilah ini berasal dari bahasa arab, khalf  yang berarti wakil, pengganti dan penguasa. 

Istilah Hukumah bermakna pemerintah, istilah ini tidak sama dengan istilah daulah. Selain itu, hukumah juga berbeda dengan konsep khilafah dan imamah. Sebab kedua konsep ini lebih berhubungan dengan format politik atau kekuasaan, sedangkan hukumah lebih berhubungan dengan system pemerintahan. Munawir Sadjali menjelaskan pendapat al-Mawardi sebagaimana dikutip Ni’matul Huda mengatakan bahwa imam adalah khalifah, raja, sultan atau kepala negara. Taqiyuddin an-Nabhani menyamakan antara imamah dan khilafah. Karena menurutnya khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.

Ragam bentuk pengertian negara yang dikemukakan oleh berbagai kalangan diatas penulis ingin memberi kutipan terakhir mengenai negara ini dengan meyitir pandangan Moh. Kusnadi dan Bintan R Saragih yang mengatakan negara merupakan alat untuk mencapai tujuan, alat itu berupa organisasi yang berwibawa. Organisasi disini diartikan sebagai bentuk bersama yang bersifat tetap. Kewibawaan menunjukan bahwa organisasi itu ditaati oleh rakyat, akan tetapi tidak cukup kiranya jika negara itu hanya merupakan alat semata-mata untuk mecapai suatu tujuan.

Jika negara diasosiasikan dengan organisasi yang berwibawa, maka organisasi membutuhkan aturan dasar dalam menjalankan kerja-kerja organisasi sebagai perwujudan dari kesepakatan tertinggi dalam membentuk negara untuk menggapai tujuan bersama. Aturan dasar inilah yang dalam literature ketatanegaraan disebut sebagai konstitusi.

Konstitusi Sebagai Hukum Tertinggi di Suatu Negeri

Ahmad Sukardja menulis bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur pokok-pokok dalam menjalankan negara. Konstitusi menjadi pegangan bagi warga negara dan pemerintah. Konstitusi juga menjadi sumber dasar yang dirujuk oleh setiap peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian yang lain Deddy Ismatullah sebagaimana dikutip kembali oleh Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani mengatakan konstitusi adalah seperangkat aturan dan ketentuan yang menggambarkan system ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi merupakan undang-undang dasar, yaitu dokumen resmi yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok.

Jimly Asshiddiqie mengatakan negara pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Hanya Inggris dan Israel saja yang sampai sekarang dikenal tidak memiliki satu naskah tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar. Tidak adanya konstitusi yang tertulis seperti di Inggris tidak latah menjadikan Inggris rancu dalam pengelolaan negara, justeru lintasan sejarah mengakui Inggris sebagai prototype dalam lahirnya negara konstitusi modern. 

Mengutip Phillips Hood and Jackson, Jimly mengatakan bahwa Konstitusi Inggris adalah satu bangun aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara dan yang mengatur hubungan diantara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara. Sehingga realitas konstitusi tak hanya mencakup tertulis (undang-undang dasar) saja namun konstitusi juga mencakup hukum dasar yang tidak tertulis dan hanya hidup dalam praktik-praktik ketatanegaraan.

Apabila ditelisik secara mendalam dapat dikatakan bahwa konstitusi menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian. Sebab kekuasaan memang perlu untuk diberikan porsi pengaturan yang baik, sehingga tidak sewenang-wenang dalam menggunakan kewenangan atau perlu adanya pembatasan terhadap kuasa setiap perangkat kenegaraan yang dilegitimasi keberadaannya menurut konstitusi.

Terbentuknya negara merupakan titik awal dari lahirnya suatu tatanan hukum yang memberikan perlindungan terhadap seluruh kepentingan manusia-manusia yang hendak mengikatkan diri untuk membentuk negara. Konstitusi sebagai norma dasar (grundnorm), yang berperan sangat penting dalam kelahiran negara merupakan hukum tertinggi yang ada dan berlaku di suatu negeri (the supreme law of the land). 

Penulis : Hasannudin Hidayat