Pelaksanaan Due Process Of Law Terhadap Kasus-Kasus Tindak Pidana Ringan dalam Paradigma Affirmatif Action


...
2019-12-02 08:44:01 2

Satu masalah yang serius di Indonesia soal penegakan hukum terkait dengan pelaksanaan atau implementasi dari Dua Process Of Law. Penelitian ini dilatarbelakangi dari beberapa kasus tindak pidana ringan yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Dan hukum Indonesia tengah mendapat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat, terutama hukum pidana merupakan bidang hukum yang mendapat sorotan paling keras. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pemberitaan mengenai kasus-kasus tindak pidana ringan yang terjadi di Indonesia. Yang menurut penulis, kerugiannya sengat kecil dan seharusnya diselesaikan dengan standar pemeriksaan biasa, sangat bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan atau lazim diebut dengan  contante justitie (Pasal 24 ayat (4) jo Pasal 4 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009). Yang levelnya masih kalah jauh, jika dibandingkan dengan kasus korupsi yang sangat besar kerugiannya. 

 

Adapun kasus-kasus tersebut antara lain seperti berikut:

  1. 1. Nenek Minah, warga Banyumas, Jawa Tengah, didakwa mencuri tiga buah kakao atau cokelat di perkebunan milik perusahaan PT Rumpun Sari Antan pada 2009 lalu. Dia mengaku, berencana menjadikan buah-buah kakao itu sebagai benih. Tanpa didampingi penasihat hukum, Minah harus menjawab semua pertanyaan majelis hakim. Akhirnya majelis hakim menjatuhkan hukuman satu bulan dengan masa percobaan tiga bulan tanpa harus menjalani kurungan tahanan. 
  2. 2. Rasminah, nenek berusia 60 tahun harus mendekam di LP Tangerang, Banten. Dia dituduh majikannya, Siti Aisyah Margaret, mencuri 6 piring pada Juni 2010. Pengadilan Negeri Tangerang pada 22 Desember 2010. Memutuskan untuk membebaskan dirinya. Namun pada 30 Januari 2012, Mahkamah Agung (MA) memvonisnya bersalah. MA mengganjarnya dengan hukuman 4 bulan 10 hari. Meski begitu, majelis hakim Artidjo Alkostar menyatakan, Nenek Rasminah tidak bersalah. 
  3. 3. Pasangan kakek Anjo Lasim (70) dan nenek Jamilu Nani (75), warga Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo harus menghadapi meja hijau pada 2010 lalu. Keduanya dituntut 3 bulan penjara lantaran dituduh mencuri 6 batang bambu di lahan milik tetangga mereka. Majelis hakim Pengadilan Negeri Limboto, Gorontalo akhirnya membebaskan keduanya setelah dinilai tak bersalah.
  4. 4. Nenek Artija (70) menjadi terdakwa setelah dilaporkan oleh anak kandungnya sendiri ke polisi. Dia dilaporkan anaknya, Manisah atas tuduhan mencuri 4 batang pohon. Padahal, pohon itu ditanam oleh sang nenek di pekarangan rumahnya. Namun majelis hakim Pengadilan Negeri Jember akhirnya menghentikan persidangan kasus itu lantaran sudah ada kesepakatan damai antara Manisa dengan Artija.
  5. 5. Nenek Asyani alias Buk Muaris didakwa mencuri 7 batang pohon jati dari lahannya sendiri. Pihak Perhutani yang memperkarakan nenek Asyani dan 3 orang lainnya menilai kasus pencurian ini termasuk tindak pidana umum dan memang harus dipidanakan. Karena jika tidak, Perhutani-lah yang harus dipidanakan atau didenda sesuai UU No 18 Tahun 2013. Namun sang nenek bersikukuh tidak melakukan pencurian 7 batang kayu jati seperti yang dituduhkan polisi. Bersama 3 terdakwa lainnya, wanita berusia 63 tahun itu pun ditangguhkan penahanannya. Meski demikian kasus hukum nenek Asyani tetap berlanjut. Kamis 19 Maret 2015, dia kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Situbondo.
  6. 6. Harso Taruno, kakek 67 tahun di Yogyakarta juga mengalami masalah seperti nenek Asyani. Dia dilaporkan ke polisi karena dituduh menebang pohon di kawasan Hutan Suaka Margasatwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Paliyan, Gunungkidul, DIY. Karena tuduhan itu, Harso dinilai merusak hutan dan melawan hukum. Dia pun dituntut 2 bulan penjara dan denda Rp 400 ribu subsider 1 bulan penjara. Dan sempat mengecap sel bui selama 1 bulan. Namun, Selasa 17 Maret 2015, majelis hakim PN Wonosari yang diketuai Yamti Agustina menyatakan Harso tak bersalah. 

Maraknya kasus tindak pidana ringan di masyarakat yang berujung pada meja hijau semakin menambah jumlah tahanan di Rumah Tahanan (rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (lapas). Sebuah contoh nyata di mana sistem formil pidana dijadikan alat represif, tanpa memperhatikan kepentingan si pelaku (offender) sebagaimana pada  contoh kasus diatas, demi hanya mencapai keadilan prosedural tanpa melihat keadilan substansi juga. Sebagai salah satu masalah sentral dalam politik kriminal, sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan sosiolegal dan pendekatan kasus secara rasional. Pendekatan sosiolegal merupakan pendekatan interdispliner dalam mengkaji hukum yang memanfaatkan sosiologi. Sementara pendekatan kasus menurut; Goodheart, dilakukan dengan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu penelitian ini agar ditemukannya fakta material tersebut, baik hakim maupun para pihak akan mencari hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersbut.

Dari sisi lain jika tidak, akan menimbulkan ‘the crisis of over criminalization’  (krisis kelebihan kriminalisasi) dan “the crisis of over reach of the criminal law’ (krisis pelampauan dari hukum pidana). Pada akhirnya jika hal tersebut terjadi maka Rutan maupun Lapas sebagai pintu terakhir dalam sistem peradilan pidana akan mengalami lonjakan penghuni yang berakibat pada terjadinya kelebihan kapasitas (over capacity) dan tidak tercapainya tujuan dari pemidanaan itu sendiri. 

Dalam Proses dan sistem peradilan pidana yang berawal dari penyidikan oleh pihak kepolisian dan berpuncak pada penjatuhan pidana dan selanjutnya diakhiri dengan pelaksanaan hukuman oleh lembaga pemasyarakatan. Dari semua proses pidana itulah yang saat ini banyak mendapat sorotan dari masyarakat karena integritas dan kompetensinya yang jauh dari rasa keadilan.

 

Pembahasan

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, kita terikat pada suatu mekanisme atau proses yang resmi atau secara formal telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang, walaupun kita akui ada aturan tidak tertulis yang harus dipedomani. Namun pada prinsipnya, tidak ada ketentuan hukum untuk dipaksakan. Adapun hal-hal yang mendasar di dalam kerangka penegakan hukum yang dimaksud adalah dipastikan adanya upaya. Upaya yang dimaksud di sini yaitu, tindakan atau berbagai kebijakan dari lembaga atau pejabat yang berwenang untuk dapat ditaatinya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kerangka penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Adapun keseluruhan dari tindakan, keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penegakan hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana, dimaksud dalam praktek sering dikaitkan dengan suatu proses yang dikenal dengan Dua Process of Law

Penegakan hukum; suatu proses dilakukannya suatu upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas berkehidupan atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu ditinjau dari sudut subjek-nya dan ditinjau dari sudut objeknya :

Dari uraian diatas jelas, bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil maupun materil, sebagai pedoman prilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh subjek hukum maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini artinya, bahwa membahas soal penegakkan hukum tidak terlepas atau saling berhubungan dari aspek kebijakan, aspek kelembagaan,  aspek pelaksanaan, dan aspek pengawasan.

Kemudian jika dikaitkan dengan pidana, artinya bahwa penegakan hukum pidana itu adalah upaya yang dilakukan oleh aparatur atau lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang, baik dalam arti formal maupun materil, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Untuk mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa ynag melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah mekanggar itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara apa sebagaimana pidana itu dilaksanakan.

 

Pelaksanaan Due Process Of Law

Pada umumnya, dengan memperhatikan pada implementasi dari proses penyelenggaraan penegakan hukum yang pada hakekatnya menjadi inti dari pemahaman akan Due Process of Law , menurut Dr. Darmono, bahwa keseluruhan dari proses atau mekanisme yang harus atau wajib untuk ditaati oleh lembaga yang berwenang atau pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan atau bunyi yang diamanatkan dalam ketentuan undang-undang baik dalam pelaksanaan penyelenggaraan penegakan hukum maupun dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Dalam prakteknya ruang lingkup penegakan hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum yang berdiri sendiri atas sub-sistem kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan, serta profesi kepengacaraan. Sistem itu dikenal dengan nama integrated criminal justice system. Setiap sub-sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap sub-sistem, karena kegiatan masalah atau pemecahan masalah dalam suatu sub-sistem akan menimbulkan dam pak pada sub-sistem berikutnya dan seterusnya. Sebagaimana dalam perspektif administrasi, bahwa keempat instansi tersebut masing-masing berdiri sendiri. Kepolisian melepaskan diri dari Departemen Pertahanan dan Keamanan, Kejaksaan mempunyai puncak pada Kejaksaan Agung, pengadilan memang secara fungsional masing-masing berdiri sendiri, namun secara administrasi dikendalikan oleh Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan secara Judikatif diarahkan oleh Mahkamah Agung, sedangkan lembaga pemasyarakatan berada dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman, maka keempat komponen ini bekerja sama secara terpadu (integrated). 

Upaya penegakan hukum pada tahap implementasi atau pelekasanaan tersebut sesungguhnya bukan hanya menjadi tanggungjawab diantara caturwangsa tersebut. Tetapi juga menjadi tanggungjawab pemerintah atau negara itu sendiri. Dengan memebentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki makna kuat dalam berkeadilan, berkepastian hukum dan mampu diterapkan dalam kehidupan nyata masyarakat. Dengan demikian pada hakekatnya semua perkara membutuhkan metode agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat pada peristiwanya, sehingga dapat diwujudkan putusan hakim yang diharapkan, yaitu mengandung aspek keadilan kepastian hukum dan kemanfaataan.

Untuk tercapainya tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas. Maka dalam bekerjanya sistem peradilan pidana, para law enforcement officer berpedoman pada sepuluh asas yang ditegaskan dalam Penjelasan KUHP, dalam rangka mengimplementasi atau pelaksanaan Due Process of Law (proses hukum yang adil), khusus pada proses penegakan hukum pidana, agar dapat diwujudkannya tujuan penegakan hukum secara optimal. Dari sepuluh asas yang ditegaskan dalam penjelasan KUHP, terdapat tujuh asas umum dan tiga asas khusus, yaitu :  

Asas umum mencakup:

 

Asas khusus mencakup:

Kesepuluh asas-asas tersebut di atas tidak dapat dilepaskan dari desain prosedur dari Sistem Peradilan Pidana. 

 

Affirmatif Action

Sejauh ini belum ditemukan defenisi yang tetap tentang Affirmatif action meskipun tindakan affirmatif banyak menjadi perdebatan seiring dengan meningkatnya iklim emansipasi pada aras global. Dalam berbagai perdebatan, affirmatif action sering dipersamakan dengan praktik diskriminasi yang penggunaannya dibenarkan dalam konteks tertentu. Pendekatan yang sama dapat ditinjau dalam yurisprudensi yang paling popular di kalangan akademisi, yakni putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tentang persoalan Allan Bakke melawan University of California di Amerika Serikat, yang lebih dikenal dengan keputusan Bakke.

Dalam Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. ada beberapa prinsip telah dijiwai HAM Internasional. Prinsip-prinsip itu terdapat dihampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara, digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.

Prinsip Kesetaraan: Hak yang sangat fundamental dari HAM kontemporer adalah ide meletakan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Karena itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan. Tindakan affirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili. Misalnya, jika seorang laki-laki dan perempuan dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar untuk pekerjaan yang sama, tindakan affirmatif dapat dilakukan dengan mengijinkan perempuan untuk diterima hanya dengan alasan karena lebih banyak laki-laki yang melamar dilowongan pekerjaan tersebut daripada wanita.

Dalam dimensi HAM, affirmative action dipandang sebagai aturan, kebijakan maupun tindakan dan inisiatif masyarakat yang dirancang untuk membantu mempercepat hilangnya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau asal kebangsaan. Dalam konteks yang lain affirmatif action dapat didefinisikan sebagai program di mana orang-orang yang mengontrol akses ke sumber daya penting sosial menawarkan preferensial akses ke sumber daya untuk kelompok-kelompok tertentu yang dianggap memerlukan perlakuan khusus. 

Secara khusus negara menentukan defenisi dari tindakan affirmatif oleh budaya, populasi dan sejarah. Secara khusus masing-masing negara dapat menentukan definisi dari tindakan affirmatif oleh budaya, populasi, dan sejarah. Misalnya, India dikenal karena sistem budaya kasta, di mana kelompok yang ditentukan seperti kasta yang lebih tinggi melakukan diskriminasi terhadap kasta yang lebih rendah.

Sebagian besar, tindakan affirmatif telah dan dianggap sebagai alat sosial. Hal ini dipandang sebagai isu HAM. Perempuan sebagai kelompok telah dipengaruhi oleh tindakan affirmatif. Sebagai contoh, secara statistik, sekitar 70% dari 1,3 masyarakat tidak berdaya di dunia adalah perempuan, baik dalam hal ekonomi, pendidikan dan terlebih dalam bidang politik, hal ini berimbas pada watak hukum yang dianggap sebagai wakil dari maskulinitas dan tidak berpihak kepada kaum perempuan. Atas dasar itu kemudian muncul gerakan feminism dan menemukan bentuknya secara eksplisit dalam konvensi CEDAW tahun 1979. Sceara holistik, dasar hukum affirmatif action dapat ditemukan dalam International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination ditetapkan dalam pasal 2 ayat 2 bahwa program tindakan affirmatif mungkin diperlukan dari negara-negara yang meratifikasi konvensi tersebut, dalam rangka untuk memperbaiki diskriminasi sistematis.

 

Selanjutnya Indonesia telah meratifikasi ini melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan negara wajib tunduk terhadap konvensi, meskipun terdapat persyaratan tertentu. Komite HAM menyatakan bahwa “prinsip kesetaraan terkadang  menuntut Negara untuk mengambil tindakan affirmatif dalam rangka untuk mengurangi atau menghilangkan kondisi yang menyebabkan atau membantu untuk mengabadikan diskriminasi yang dilarang oleh kovenan. Misalnya, dalam suatu Negara di mana kondisi umum dari bagian tertentu dari populasi mencegah atau mengganggu kesenangan mereka dari HAM, negara harus mengambil tindakan tertentu untuk memperbaiki kondisi tersebut. Tindakan tersebut mungkin melibatkan pemberian untuk waktu ke bagian dari populasi yang bersangkutan perlakuan istimewa tertentu dalam hal-hal tertentu dibandingkan dengan warga lainnya. Namun, selama tindakan tersebut diperlukan untuk memperbaiki diskriminasi, pada kenyataannya, itu adalah kasus diferensiasi yang sah berdasarkan Kovenan.

Maka, dapat ditarik sebuah kesimpulan, affirmatif action merupakan paradigma yang dibangun pada rezim HAM, mengenai pemberian keistimewaan, berupa diskriminasi positif, kepada kelompok-kelompok minoritas sebagai upaya percepatan kesetaraan dalam menikmati hak-hak dasar dan aksi ini akan berakhir apabila kesetaraan telah terwujud di dalam suatu kelompok masyarakat. Sejalan dengan filosofi hidup bangsa Indonesia, di dalam sila kelima pancasila, ditegaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, negara Republik Indonesia termasuk pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial, dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.

Maka, untuk mewujudkannya, negara seharusnya mengambil langkah-langkah progresif mewujud pada keadilan sosial tersebut. Langkah ini, bila dalam dimensi HAM dapat dikatakan sebagai affirmatif action dan negara berkewajiban untuk bersikap to respect (menghormati), to protect (melindungi), to fulfill (memenuhi) hak setiap warga negaranya.  

 

Kondisi Obyektif yang Diharapkan dari Upaya Penegakan Hukum Pidana dalam Paradigma Affirmatif Action 

Maraknya tindak pidana ringan yang terjadi, sudah menjadi rahasia umum, hal ini disaksikan langsung hampir dari setiap media elektronik maupun koran di Indonesia, namun seakan menjadi sesuatu yang biasa sekali.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, ada beberapa contoh kasus tindak pidana ringan:

Dari beberapa  contoh kasus di atas yang menjadi sampel dari penelitian ini, menurut penulis kerugiannya sangat kecil dan seharusnya diselesaikan dengan standar pemeriksaan biasa, sangat bertentangan dengan asas trilogi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan atau lazim disebut dengan contante justitie (Pasal 24 ayat (4) jo Pasal 4 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009). Yang levelnya masih kalah jauh, jika dibandingkan dengan kasus korupsi yang sangat besar kerugiannya. 

Maka dari itu, pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan seharusnya mengambil langkah atau jalan yang berbeda dalam penegakan hukum kepada kelompok rentan (wanita, anak, orang tua, pengungsi, penyandang cacat) yang terkait dengan kasus tindak pidana ringan. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum tidak efektif ketika berhadapan langsung dengan kelompok yang mempunyai modal, kekuasaan itu dengan masyarakat yang menjadi korban diskriminasi, dan agar menghindar dari arbitrary process (proses yang sewenang-wenang). CC Howard melihat tidak adanya efektifitas hukum ini dapat dilihat dalam beberapa indikator yakni:   the role of law, (good law or bad law), the role of occupant  (good men or bad men), the role of expectation (satisfaction or dissatisfaction), the role of performance (well-performed or not well-performed).

Pertanyaannya kemudian adalah: Apakah hukum yang diterapkan yaitu penyidikan, penyelidikan pada kepolisian, penuntutan pada kejaksaan (penuntut umum), dan berakhir pada putusan pengadilan oleh hakim tidak sesuai dengan norma yang dianut masyarakat? Atau masyarakat yang perlu dibenahi karena kurangnya kesadaran hukum?. Untuk menjawab pertanyaan antara “good law or bad law dan good men or bad men” (hukum yang baik atau hukum yang buruk Dan laki-laki yang baik atau orang jahat) diperlukan pendekatan historikal-kritis dan rasionalitas empiris: pertama, dalam ranah filsafat Von Savigny telah lebih dahulu mewanti-wanti akan hukum yang tidak mencerminkan jiwa bangsa, atau kita dapat pertukar-artikan dengan kelompok masyarakat tertentu “Das Rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke” hukum itu tidak dibuat, tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.

Inti ajaran Savigny pada dasarnya adalah: 1. Hukum ditemukan tidak dibuat. Pertumbuhan hukum pada dasarnya adalah proses yang tidak disadari dan organis; oleh karena itu perundang-undangan adalah kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan. 2. Hukum ditemukan dari kesadaran umum, oleh Scholten disebut sebagai kesadaran hukum. Perundang-undangan menyusul pada tingkat akhir; oleh karena ahli hukum sebagai pembuat undang-undang relatif lebih penting daripada pembuat undang-undang. 3. Undang-undang tidak dapat berlaku atau diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa adat-istiadat dan konstitusi yang khas. Hal ini membenarkan anggapan akan eksistensi relativitas budaya.

Kedua, Bila menggunakan Pendekatan rasional empiris, dapat dilihat dari indikator yang menunjukkan bahwa sejauh ini, masyarakat dalam hal ini kelompok rentan masih merupakan masyarakat yang tertinggal dan ketidakpaham akan hukum, terutama faktor sumber daya manusia dan kemiskinan yang menjadi salah satu indikator juga. Ini berarti suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar, dan dalam memilih atau menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan.

Penegakan hukum dalam mengimplementasi Due Process of Law secara general banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Artikulasi faktor-faktor tersebut mempunyai relevansi dengan kenetralan dampak positif dan negatif. Menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor yang mempengaruhi  penegakan hukum, diantaranya adalah :

Lantas bagaimana sanksi yang harus diberikan pada kasus-kasus tindak pidana ringan khususnya kelompok rentan? Memang ini terkesan ada perbedaan penegakkan hukum terhadap kelompok yang dikategorikan rentan. Para penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan) khususnya hakim pada tahap akhir, yaitu dalam mengambil putusan ideal apabila mengandung unsur-unsur keadilan (Gerechtigkeit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit), kepastian hukum (Rechtssicherheit) secara proporsional (Radbruch, 1946:463). Suatu putusan hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya. Akan tetapi, jika hakim dalam menjatuhkan putusan, terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum, maka hakim berdasarkan Freies Ermessennya (kebebasannya) dapat memilih keadilan dengan mengabaikan kepastian hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau Negara. Di sini hakim harus lebih mengutamakan pihak yang bersangkutan daripada kepastian hukum, tetapi tidak bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum, atau Negara. Pemikiran ini dikenal sebagai problem oriented thinking. Di sini hakim lebih memperhatikan kepentingan atau masalah yang dihadapi pihak yang bersangkutan daripada hukumnya. Jika, kalau terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan dalam keadaan tertentu, hakim berdasarkan Freies Ermessennya (kebebasan), hakim harus berani memutuskan secara adil walaupun itu bertentangan dengan kepastian hukum atau undang-undang.

Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Departemen Kehakiman. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan hal-hal berikut:

Pada praktiknya, dapat dikatakan tidak mungkin untuk menghadirkan ketiga unsur itu secara proporsional dalam satu putusan. Dari beberapa contoh kasus tindak pidana ringan tersebut, para penegak hukum  selalu ingin menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan  para penegak hukum mencoba menegakkan hukum secara normatif namun mendapat perlawanan dari berbagai kalangan, aktivis HAM dan sebagainya, yang termobilisasi secara spontan. Oleh sebab itu, para penegak hukum kemudian mengambil jalan pemanfaatan hukum dengan tujuan ketertiban dan kenyamanan.

Hukum atau aturan dibuat pada esensinya harus memanifestasikan kenyamanan dan ketertiban. Langkah yang diambil oleh penegak hukum (polisi, penuntut umum “jaksa”, pengadilan “hakim”) merupakan trobosan hukum yang lebih menekankan pada aspek pemanfaatan hukum. Karena tak ada kenyamanan dan ketertiban ketika hukum yang diterapkan bisa menimbulkan tindakan anarkis. Inilah yang disebut oleh Satjipto Rahardjo hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat tergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya.

Bila logika yang dipakai penegak hukum dalam pelaksanaan atau implementasi Due Process of Law terhadap kasus tindak pidana ringan seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa memang seluruh proses dijalani akan tetapi kerugiannya sengat kecil dan seharusnya diselesaikan dengan standar pemeriksaan biasa, sangat bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan atau lazim diebut dengan  contante justitie (Pasal 24 ayat (4) jo Pasal 4 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009). Yang levelnya masih kalah jauh, jika dibandingkan dengan kasus korupsi yang sangat besar kerugiannya dan semua jauh dari rasa keadilan dalam masyarakat.

Dengan demikian, bahwa penyelenggaraan penegakan hukum hanya akan bisa terselenggara dengan baik dan terpenuhinya rasa keadilan dalam masyarakat khususnya kelompok rentan. Apabila semua komponen yang diperlukan dalam penegakan hukum dapat tersedia dengan baik dan berfungsi secara optimal. Yang dimaksudkan disini yaitu penegakan hukum pidana adalah mencakup  tujuan ANTARA maupun tujuan AKHIR. Yang dimaksud sebagai tujuan ANTARA disini adalah tujuan yang berfungsi sebagai pengantar untuk mencapai tujuan AKHIR atau sebagai tujuan antara dari pelaksanaan Due Process Of Law.

Keadaan yang diharapkan dalam rangka penegakan hukum termasuk hukum pidana sebagai tujuan antara untuk mencapapai tujuan akhir adalah sejalan dengan apa yang menjadi tujuan penegakan hukum yaitu Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan.

 

 

Kesimpulan dan Saran

Bahwa dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan pasal 58 (pasal 52) Naska Rancangan KUHP, sebagaimana disebutkan dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan hal-hal berikut:

Daftar Pustaka

Buku :

Akub, M. Syukri dan Baharuddin Baharu. Wawasan  Due Proses Of Law  dalam  Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta : Rangkang Education, 2013. 

Alson, Philip dan Franz Magnis Suseno. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta : PUSHAM UII.

Bader Ginsburg, Ruth & Deborah Jones Merritt. Affirmative Action: An International Human Rights Dialogue, 21 CARDOZO L. REV. 253, 254 (1999).

Howard, CC. Law its Nature and Limit. 1989.

M. Sholehuddin. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya. Jakarta, 2003.

Mertokusumo, Sudikno. Teori Hukum. Yogaakarta : Universitas Atma jaya, 2011.

Raharjo, Satjipto. Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Cetakan ke I. Yogyakarta, 2009.

Reksodiputro, Mardjono. Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam  KUHAP  sebagai  Bagian  dari  Hak-Hak  Warga  Negara (Civil Right). Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1987.

 

Schuck, Peter H. Affirmative Action: Past, Present, and Future, 20 YALE L. & POL'Y REV. 1, 5 (2002).

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta, 2007

Sutiyo, Bambang. Metode Penelitian Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan. Yogyakarta : UII Pers, 2006.

 

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

 

Internet :

A Gender Agenda for the World Trade Organization, Women's Environment and Development (WEDO), pada http://www.wedo.org/global/wedo_primer.htm (Diakses pada 19 Juni 2015, Jam 20.00).

Ester Indahyani Jusuf, S.H. Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005. Materi: Konvensi Diskriminasi Rasial. “KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUKDISKRIMINASI RASIAL SEBUAH KAJIAN HUKUM TENTANG PENERAPANNYA DI INDONESIA”. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Pada  http://docplayer.info/24425-Konvensi-internasional-

http://news.lewatmana.com/7-kakek-nenek-yang-dihukum/ di akses tgl 3 juni 2015

http://news.lewatmana.com/7-kakek-nenek-yang-dihukum/ di akses tgl 3 juni 2015

Jimly Asshiddiqie, SH. “Penegakan Hukum”, pada http://www.docusdesk.com

Marquita Skyes, The Origins of Affirmative Action, pada http:// www.now.org/nnt/08-95/affirmhs.html (diakses pada 18 Juni 2015, jam 19.00).

Thomas Sowell, International Affirmative Action, CAPITALISM MAGAZINE, di http:// www.capmag.com/article.asp?ID=2841 (diakses, 18 Juni 2015 Jam 19.30).

United Nations Committee on Human Rights, General Comment 18 on Non-discrimination, Paragraf 10

Abdul Mutalib, S.H., M.H

Dosen Hukum Pidana

Fakultas Syariah