slider img

WEBSITE IAIN TERNATE

Selamat datang di website IAIN Ternate, pusat informasi berita dan kegiatan serta pengumuman berkaitan dengan Institut Agama Islam Negeri Ternate

slider img
slider img
blgo image

Hadirkan Kepala KPPN Ternate, IAIN Ternate Gelar Kegiatan Penguatan PMK

  • By: Admin
  • Kamis, 12/03/20 | 15:34:27

Ternate - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate mengadakan kegiatan penguatan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan PMK Nomor: 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas PMK Nomor: 190/PMK.05/2012 di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ternate.

Tampak sebagai pemateri Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Ternate M. Isma Nur Choiron, Rektor IAIN Ternate Dr Samlan Ahmad, Wakil Rektor II Dr Marini Abdul Djalal, Kepala SPI Dr Amanan Soleman Saumur, Dekan FSEI Dr Basaria Nainggolan, Dekan FUAD Dr Muhammad Wardah, dan segenap pimpinan fakultas dan Pascarsarjana serta lembaga, dan unit lingkup IAIN Ternate.

Dalam sambutannya Rektor IAIN Ternate, Dr Samlan Ahmad menekankan dalam pengelolaan keuangan untuk tetap mengacu pada perencanaan dan menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan. "Dalam pengelolaan keuangan untuk selalu mengacu pada perencanaan dan menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga menghasilkan program yang berbasis akreditasi serta memenuhi unsur akuntabel." Juga Rektor IAIN Ternate Dr Samlan Ahmad turut membuka kegiatan tersebut yang dilaksanakan satu hari.

Kemudian dalam paparan materi Kepala KPPN Ternate M. Isma Nur Choiron dihadapan segenap pimpinan institut, fakultas, pascarsarjana, lembaga dan unit menjelaskan tentang mekanisme tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ternate.

Adapun materi yang dijelaskan Kepala KPPN Ternate, mulai daftar isian pelaksanaan anggaran, pejabat perbendaharaan Negara, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan SPM, kuasa bendahara umum Negara, bendahara pengeluaran, penyelesaian tagihan Negara, dan masih banyak lagi yang terkait dengan PMK Nomor: 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas PMK Nomor: 190/PMK.05/2012. (Andy)

  • Share on :